Kenaikan Dana Parpol Tinggal Tunggu Revisi PP Diteken Jokowi

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (ke-2 kanan) (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol) per suara sah. Untuk mengatur perubahan tersebut dan merealisasikannya diperlukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dan UU Parpol.

Terkait hal tersebut, Menkeu Sri mengeluarkan Surat Menteri Keuangan Nomor 277/MK.02/2017 tertanggal 29 Maret 2017 kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengakui hal tersebut. Namun, Tjahjo belum mengetahui apakah revisi PP tersebut sudah ditandatangani atau belum oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Saya tidak tahu. Saya dengar Ibu Menteri Keuangan sudah berkirim surat ke Depdagri untuk memproses karena penyerahannya lewat Depdagri. Revisi PP sudah sampai di Setneg,” ungkap Tjahjo di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 28 Agustus 2017.

Tjahjo menjelaskan usulan kenaikan dana bantuan parpol sendiri sebenarnya sudah disampaikan sejak lama. Jumlah kenaikan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan kondisi keuangan negara.

“Baru setelah keuangan membaik, Ibu Menteri Keuangan bisa menyisihkan bagian konsolidasi demokrasi ini pasti ditingkatkan. Dari Rp108 ke 1.000 rupiah. Sebesar Rp13 miliar tiap tahun dan bisa dievaluasi,” paparnya.

Kenaikan dana bantuan parpol juga sudah melalui pembahasan bersama DPR dan pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan. Dana bantuan parpol untuk DPR RI menjadi Rp1.000 per suara sah, DPRD tingkat I Rp 1.200 per suara sah, dan DPR RI tingkat II Rp1.500 suara sah. 

Tjahjo, yang mantan Sekretaris Jenderal PDIP, meminta masyarakat tidak melihat urgen atau tidak urgennya kenaikan dana bantuan parpol. Atau melihat berapa besaran kenaikan dari dana parpol tersebut. 

Parpol, Mendagri menjelaskan mempunyai tugas membina para kader dan menyiapkan calon anggota DPRD, DPR RI, hingga calon presiden. Di banyak negara kerja partai dibiayai penuh oleh negara. 

“Wajar kalau pemerintah duduk dari parpol, menyisihkan anggaran uang rakyat untuk kepentingan konsolidasi rakyat, konsolidasi parpol untuk suksesnya demokrasi lima tahunan ini,” katanya. 

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, telah menyetujui kenaikan dana bantuan partai politik (parpol). Ia menambahkan penetapan angka terbaru dana bantuan partai juga harus ditindaklanjuti dengan merevisi PP Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Parpol dan UU Parpol.

Ia menjelaskan dua aturan itu harus memuat soal perbaikan rekrutmen dan kaderisasi, perbaikan etik politisi, dan pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Ada pula pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar parpol transparan dan akuntabel,” ujar Sri di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, 27 Agustus 2017.

Meski begitu, ia menekankan dana bantuan partai politik tersebut tak berarti iuran kader untuk partai dihentikan. Adanya iuran, Sri berpendapat alan memunculkan rasa memiliki kader atas partainya. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here