Nilai Andri tidak Etis, Bappda Gerindra Jaring Tokoh Sebelumnya Gugur

Mantan Ketua DPD Golkar Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami (ke-2 kiri) menerima Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai kader Partai Demokrat pada Senin, 21 Agustus 2017 (Istimewa/Dok. PemiluUpdate.com)

KOTA SUKABUMI, PemiluUpdate.com – Keputusan Andri Setiawan Hamami menjadi kader Partai Demokrat saat tengah mengikuti proses penjaringan calon wali kota Sukabumi di Partai Gerindra, dinilai Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi secara tidak etis.

Badan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Bappda) DPD Partai Gerindra Jawa Barat dalam menggodok calon mempertimbangkan beberapa kriteria. Penguasaan aspek tatakelola pemerintahan daerah, permasalahan sosial kemasyarakatan, dan konsep kreatif memajukan ekonomi daerah menjadi mata uji para calon saat mengikuti fit and proper test.

Selain penguasaan konsep tersebut, Bappda Gerindra juga memberi perhatian serius pada aspek mentalitas calon kepala daerah yang mendaftar. Tak terkecuali terhadap adik kandung Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi Marwan Hamami itu.

“Sangat tidak etis (daftar di Gerindra namun belakangan menjadi kader partai lain). Kami berharap secara prioritas calon yang akan diusung merupakan kader Gerindra karena terhubung dengan pakta integritas,” ujar Mulyadi menjawab PemiluUdate.com di Kantor DPD Partai Gerindra Jawa Barat, Kota Bandung.

Partai Gerindra, tegas Mulyadi, sudah belajar dari pilkada sebelumnya ketika mengusung calon yang notabene bukan kader akhirnya check out. Apalagi yang sekarang sudah jelas-jelas menjadi kader partai lain akan menjadi pertimbangan, bahkan menjadi poin pengurang bagi Bappda dalam menentukan diusung atau tidaknya pendaftar sebagai calon kepala daerah.

“Kami pikir sudah selesai, awalnya masuk penjaringan dan mengikuti proses fit and proper test. Kalau yang bersangkutan tidak punya keyakinan dan menjaga loyalitasnya, akan ada pertimbangan oleh Bappda,” katanya.

Terpisah, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi Kamal Suherman, menyerahkan sepenuhnya kepada DPD Partai Gerindra Jawa Barat terkait permasalahan Andri Setiawan Hamami.

“Mau bagaimana lagi. Seperti itulah langkah politik beliau (Andri). Bicara kecewa, itulah namanya politik yang sewaktu-waktu bisa berubah,” ujar Kamal.

Namun keputusan Andri menjadi kader Demokrat setelah sebelumnya mendaftar sebagai calon kepala daerah via Gerindra, justru dinilai bagus oleh Kamal. Ketimbang nantinya sudah ditetapkan menjadi calon, kenyataannya berpindah ke partai lain.

“Intinya, DPP dan DPD sudah menetapkan bahwa kriteria calon yang akan diusung Gerindra harus konsekuen. Artinya, kalau sudah mendaftar di Gerindra, ya, tidak kemana-mana,” katanya.

Gerindra sebenarnya sudah membuka pintu lebar-lebar dengan menerima Andri sebagai kandidat dari eksternal untuk mengikuti proses pencalonan kepala daerah. Kondisi sekarang, jajaran DPC Gerindra Kota Sukabumi tidak bisa berbuat apa-apa karena statusnya berasal dari eksternal.

“Saya nanti akan bicara dengan DPD bagaimana langkah ke depannya. Tinggal tergantung keputusan DPD. Soalnya beliau masih ikut proses penjaringan,” katanya.

Beredar kabar, jika internal Gerindra akan menjajaki kembali tiga calon lain yang tidak lolos penjaringan tahap awal di tingkat DPC. Yakni, Sanusi Harjadiredja (mantan kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi), Hanafie Zein (sekretaris daerah Kota Sukabumi) dan Tubagus Pekik (ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kota Sukabumi) atau tokoh selain nama-nama tersebut. Seperti Anton Rahman Suryana (dirut PDAM Kota Sukabumi).


Pengusung atau Pendukung

Pengamat Politik Asep Deni berpendapat konstelasi politik Pilkada Kota Sukabumi semakin dinamis. Langkah Andri Setiawan Hamami menjadi anggota Demokrat representasi keinginan adanya kepastian dukungan partai politik (parpol). Sinyal ini cepat ditangkap Demokrat dengan menggaet langsung adik Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi Marwan Hamami tersebut.

“Sekarang keputusannya ada di internal Gerindra, apakah akan tetap mengusung Andri yang notabene sudah tidak mungkin menjadi kader,” katanya.

Terbuka lebar PKS dan Demokrat menjalin koalisi mengusung Achmad Fahmi-Andri Setiawan Hamami sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi. Apalagi sekarang, PKB semakin tampak mendekati Demokrat. Opsi pertama bagi Gerindra, jika tidak bisa mengusung calon sendiri, posisinya harus menjadi pendukung.

Opsi kedua, Gerindra bisa bersama-sama dengan PKS, Demokrat dan PKB sehingga menjadi tidak berat jika ingin memenangkan Pilkada 2018. Atau opsi ketiga, kalau tetap ingin mengusung calon sendiri dari internal maupun eksternal, pilihannya harus menjalin koalisi dengan partai lain di luar PKS, Demokrat dan PKB.

“Kalau melihat popularitas dan elektabilitas calon yang ikut penjaringan Gerindra, juga tidak terlalu bagus. Jadi sangat mungkin mengambil calon lain yang sekarang ada di daftar tunggu, seperti Sanusi Harjadireja, Tubagus Pekik dan Hanafie,” tandas Asep.

Jika Gerindra memilih opsi kedua dengan membentuk koalisi besar, akan terjadi head to head yang membuat pilkada kurang menarik dan sisa parpol yang ada hanya cukup untuk satu pasangan lagi. Koalisi PKS, Gerindra, Demokrat, dan PKB kemungkinan akan bertambah menjadi lima parpol, dengan masuknya Hanura karena belum memiliki figur calon.

“Justru yang dikhawatirkan posisi Golkar yang tidak intens membangun komunikasi dengan parpol lain. Kalau bersama PDIP timbul pertanyaan siapa calon yang mau diberangkatkan. Kecuali dalam perjalanan, tiba-tiba muncul calon yang sangat populer,” pungkas Asep. ()Herry Febrianto


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here