Prof. Asep Warlan: Insyaflah Parpol, Jangan Berburu Tokoh Populer Semata

Sekretaris Badan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Bappda) DPD Partai Gerindra Jawa Barat Daddy Rohanadi (kiri) dan Prof. Asep Warlan Yusuf, guru besar Universitas Parahyangan, Kota Bandung, saat menguji calon kepala daerah se-Jawa Barat yang mendaftar ke Gerindra (Ridwan Ewako/PemiluUpdate.com)

PROF. Asep Warlan Yusuf, guru besar Universitas Parahyangan, Kota Bandung, menjadi salah seorang penguji calon kepala daerah se-Jawa Barat pada Pilkada 2018. Dia menguji berbagai aspek kemampuan si calon yang mendaftar melalui Partai Gerindra.

Di sela fit and proper test yang berlangsung di DPD Partai Gerinda, Jalan PH. H. Mustofa, Kota Bandung, pada 21-24 Agustus 2017, Asep menjawab beberapa pertanyaan jurnalis PemiluUpdate.com Ridwan Ewako.

Pakar hukum tata negara itu mengutarakan pendapatnya tentang perkembangan Pilkada Jawa Barat 2018, praktik partai politik (parpol), sistem demokrasi di Indonesia kini, dan solusinya atas beberapa kekurangan.

Berikut petikan wawancana dimaksud:

Hingga akhir Agustus ini, tampak ada tiga poros koalisi pada Pilkada Jawa Barat 2018. Anda sepakat?
Konstelasi poros koalisi masih cair. Masih sangat mungkin berubah. Standar pekerjaan partai ada tiga. Pertama, survei menjadi rujukan bagi parpol mengusung siapa dan mitra koalisi. 

Kedua, kerja partai seperti diskusi, dialog, dan fit and proper test. Ketiga, keputusan DPP mengusung atau tidaknya seseorang dan siapa mitra koalisi.

Sekarang tidak lagi tiga tetapi empat yaitu aspirasi publik yang bisa menjadi masukan yang dipertimbangkan partai untuk diusung.

Dari empat tersebut, yang bekerja efektif bekerja sekarang baru survei. Kerja kedua belum dilakukan. Sekarang belum mengerucut pada satu pasangan meskipun ada partai yang pasangan calonnya baru diumumkan saja yakni Deddy Mizwar oleh Gerindra dan Akhmad Syaikhu oleh PKS.

Apakah beberapa nama yang mencuat sejauh ini bakal resmi menjadi calon?
Tidak ada yang pasti 100 persen sebelum didaftarkan ke KPU (Januari 2018). Misalkan ketika hasil survei tidak meningkat juga elektabilitasnya, partai tidak akan memaksakannya. Jadi kemungkinan ada perubahan lagi berdasar hasil survei.

Hemat saya, meskipun Deddy Mizwar-Akhmad Syaikhu sudah lebih 99 persen tetapi masih ada satu persen bisa berubah. 

Faktor lain lagi yang dipakai parpol dalam menentukan pasangan calon yang diusung sebagai calon kepala daerah?
Ada faktor pembanding. Selain survei, ada soal strategi, finansial, dukungan pemilih yang captive. Hal-hal ini yang membuat nama-nama yang digodok dapat berubah.

Di Pilkada Jawa Barat, nama calon gubernur-wakil gubernur belum sepenuhnya mengerucut, masih cair. Hemat saya, orangnya, pasangannya, partainya, serta kaolisi partainya masih sangat mungkin berubah.

***

Pilkada sekarang terkesan “pemilu survei”. Apakah kondisi ini sehat jika dikaitkan vitalnya urusan kepemimpinan daerah?
Memang hingga sekarang tidak ada standar proses baku sebuah pengusungan calon pemimpin daerah. Seharusnya ada ideologi yang jelas, platform partai, dan komitmen partai.

Mestinya ada siapa kader dan nonkader yang bisa memahami itu. Meskipun dalam prosesnya bisa kader dikompetisikan dengan nonkader tetapi ideologi partai itu harus ada dan idealnya seperti itu.

Soal itu ideal. Faktanya sekarang, hal itu tidak dijalankan oleh partai. Yang penting apa manfaat bagi partai. Yang penting menang. Harusnya, kan, keduanya bisa tercapai, kader partai bisa menjalankan program partai dan menang. Sekarang yang penting menang dulu.

***

Jadi, praktik parpol sejauh ini kurang sehat?
Mencermati praktek politik sekarang, tidak ada partai yang ideal sejauh ini. Seharusnya, remote-nya itu harus disiapkan untuk lima tahun akan datang. Jadi, calon pemimpin itu sudah diperkenalkan lima tahun sebelumnya. Memperkenalkan itu tidak mahal. 

Menyiapkan periode berikutnya akan lebih mudah. Bagaimana caranya agar si calon bisa kenal; siapa dia, prestasi, karya, pengabdian, dan gerakannya ke rakyat. Dipersiapkan untuk lima tahun berikutnya. 

Selama ini, parpol bekerja menggogok calon pemimpin hanya beberapa bulan sebelum pilkada?
Benar. Sekarang beberapa bulan saja mereka baru aktif memperkenalkan. Pasang baligo, misalnya. Bagi saya, cara ini merusak pemandangan, sudah tidak model lagi. Modelnya sekarang terjun ke masyarakat, tawarkan program apa, dan tampung aspirasi.

Masyarakatpun mencatat program yang dikampanyekan. Bangun komitmen kalau saya menang akan penuhi kebutuhan masyarakat. Itu sebaiknya.

Bendera-bendera partai politik di Indonesia. Jumlah masih terlalu banyak. Perlu penyederhanaan demi kualitas demokrasi (Istimewa/pikiranmerdeka.co)

Apa dampaknya model pencarian pemimpin daerah yang cenderung memburu tokoh populer semata?
Setidaknya ada tiga. Pertama, demokrasi akan sangat mahal karena besar ongkos untuk mengejar popularitas. Kedua, partisipasi masyarakat atau pemilih akan rendah.

Ketiga, kualitas akhir akan buruk alias tidak sesuai harapan rakyat sebab yang hadir adalah pemimpin instan. Sosok yang terpilih dipastikan yang memiliki kapital besar saja. Begitulah akibatnya jika fungsi-fungsi partai tidak berjalan.

Pejabat saja ada proses kepangkatan dan lainnya. Apalagi pemimpin daerah, apalagi bangsa, harus lebih dibanding memilih pejabat. Pemimpin itu memiliki wewenang menggerakkan semua potensi dan sumber daya. 

Bagaimana mengubah kondisi tidak sehat tersebut?
Pertama, di Undang Undang Parpol harus betul ditekankan bahwa mereka harus bekerja untuk kepentingan meningkatkan kualitas demokrasi dan mencerdaskan kehidupan demokrasi di masyarakat. Kedua, anggarannya harus didanai oleh negara, tidak bisa mengandalkan partai dan calon. 

Bahaya kalau anggaran demokrasi dibebankan kepada partai dan calon. Negara seharusnya menyediakan anggaran demokrasi demi lahirnya pemimpin bangsa sesuai harapan. Akhirnya ada buah manis demokrasi kalau negara bertanggungjawab menganggarkan untuk itu. 

Ketiga, ada konsekuensi kalau partainya disfungsi. Parpol itu diskualifikasi ikut pemilu.

Parpol seolah hanya memburu kemenangan dalam pemilu?
Sayang memang. Parpol kita ujung-ujungnya hanya untuk ikut pileg (pemilu legislatif) dan pilkada saja. Mesti ada yang menilai kinerja partai, fungsi, dan manfaatnya.

Pembubaran parpol sekarang hanya berdasarkan jika asasnya menyimpang dari Pancasila. Kalau partai itu menerima uang korupsi atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya, tidak diapa-apain

Jika itu berlangsung, lama-kelamaan akan ada penyerdahanaan jumlah partai. Jadi orang-orang tidak bernafsu atau berminat lagi membuat parpol. Partai yang ada sudah bagus, terbuka, kompetitif, dan ada manfaatnya. Ngapain buat partai mahal-mahal. ()


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here