Asa Pebisnis UMKM Kota Sukabumi pada Calon Wali Kota

Ilustrasi: Pilkada Kota Sukabumi 2018 (Istimewa/pikiran-rakyat.com)

KOTA SUKABUMI, PemiluUpdate.com – Hari pemungutan suara Pilkada Kota Sukabumi 2018 masih lama. Sejumlah nama sudah digadang-gadang oleh partai politik (parpol) sebagai calon wali kota dan wakil wali kota.

Terlepas itu semua, bagi masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Sukabumi, tidak terlalu ambil pusing soal figur bakal calon yang tampil. Apalagi yang mengumbar janji manis. Mereka hanya ingin, wali kota kelak, mampu meningkatkan usaha kecil, agar mendapatkan tuan rumah di rumah sendiri.

“Mau siapa saja silakan. Dari parpol mana saja silakan. Hal penting mereka itu mau berjuang untuk meningkatkan sektor UMKM. Kalau tidak mau, sebaiknya jangan banyak janji politik,” ujar Kairun S., ketua Bidang UMKM pada Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Pandawa Lima kepada PemiluUpdate.com di Kota Sukabumi, Selasa, 22 Agustus 2017.

Pengusaha makanan ringan ini mengatakan pemerintah di daerahnya belum banyak memberikan solusi nyata memajukan kalangan pebisnis kecil. Ia lalu berharap para calon wali kota dan wakil wali kota sekarang serius merumuskan visi-misi pengembangan usaha kecil dan ekonomi kreatif lalu mewujudkannya jika terpilih nanti.

Saat ini, menurut Kairun, pelaku UMKM masih menjadi tamu di kampung halamannya. Penyebabnya adalah kalah bersaing dengan indutri besar. Regulasi yang mengamanatkan agar produk UMKM mendapat porsi lebih besar pada pasar ritel tidak berjalan baik.

“Tidak berjalan karena regulasi daerah belum berpihak kepada masyarakat kecil. Contoh kecil saja, keripik lokal walau dikemas indah, sulit masuk ke pasar ritel. Tapi keripik industri, yang kebanyakan mengambil bahan baku dari pelaku UMKM, bisa masuk,” papar pemilik usaha yang berkaryawan 15 orang ini.

Persoalan ini sebenarnya sudah sering disampaikan kepada pemerintah daerah. Namun hingga kini, belum ada solusi terbaik. Selain kendala pemasaran, pelaku usaha kecil masih dihantui kendala permodalan. Pemerintah pun belum optimal membantu.

“Menteri Koperasi UKM selalu mengatakan perbankan konvensional agar mengutamakan penyaluran modal kerja melalui Kredit Usaha Rakyat atau KUR kepada pelaku usaha kecil tanpa agunan. Tapi seruan itu mandul di lapangan. Hal ini terjadi sebab tidak ada regulasi yang kuat,” ungkapnya.

Kendati demikian, ia tidak yakin, ada pasangan atau calon wali kota-wakil wali kota yang mau memperjuangkan UMKM secara regulasi.

“Pesimis ada. Mungkin pelaku UMKM ini dianggap tidak begitu penting karena tidak berpengaruh terhadap inflasi. Mereka lupa, UMKM sudah teruji mampu bertahan akan terpaan moneter,” katanya.

Nah, siapa calon wali kota-wakil wali kota yang benar-benar memiliki komitmen kuat memperjuangkan nasib pelaku UMKM? ()Rony M. Samosir


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here