KPU masih Temukan Masalah saat Simulasi Pemilu 2019

Ilustrasi: Kampanye kepada warga agar antusias menggunakan hak pilihnya (Istimewa/republika.co.id)

BANTEN, PemiluUpdate.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih menemukan beberapa kendala yang dihadapi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Temuan ini dievalusi dalam simulasi pemungutan dan penghitungan suara serentak Pemilu 2019 di Tangerang, Banten, Sabtu, 19 Agustus 2017.

Masalah yang ditemukan, antara lain, akses disabilitas atau celah tembok di belakang bilik suara. Juga ada persoalan level kinerja petugas KPPS.

Berdasarkan catatan KPU, dibutuhkan sekitar 6-7 menit bagi pemilih untuk melakukan pencoblosan surat suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sedangkan pemilih disabilitas memakan waktu sekitar 9-11 menit untuk menentukan pilihannya.

Melihat rentang waktu yang cukup lama tersebut, Komisioner KPU RI Divisi Teknis Ilham Saputra menegaskan pihaknya akan memformulasikan waktu pemungutan suara dari pukul 07.00-13.00 WIB. Cukup untuk 500 orang pemilih di setiap TPS.

“Apabila tidak mencukupi, bisa dikurangi jumlah pemilih atau penambahan bilik suara,” papar Ilham kepada pers di Tangerang.

Selama simulasi, menurut Ilham, pihaknya terus meminta berulang-ulang petugas KPPS 1 untuk memberitahu pemilih terkait surat suara DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden.

“Kami lihat petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat) juga kesulitan mengatur ketertiban pemilih yang berbondong-bondong datang ke TPS,” katanya.


Kotak Suara Transparan

Selain menghitung jumlah pemilih dengan waktu pelaksanaan pemungutan suara, KPU juga melakukan uji coba penggunaan kotak suara transparan untuk melihat apakah bisa menampung surat suara sebanyak 500 lembar. Tidak hanya itu, ukuran meja standar juga diperhatikan KPU agar dapat menampung surat suara yang sedemikian banyak.

“Kita mengecek kekuatan kotak suara yang berbahan dasar karton. Tadi diperhatikan saat menampung 200 surat suara sudah tampak penuh tiga perempat karena desain surat suara juga berbeda,” ujar Wakil Divisi Logistik KPU Viryan.

Tidak hanya itu, lanjut Viryan, ukuran luas TPS juga perlu diperhatikan KPPS. Sesuai undang-undang Pemilu yang baru, selain saksi yang namanya pemantau diperbolehkan masuk ke dalam TPS.


Tugas Penyelenggara Makin Berat

Sementara itu Komisioner KPU Evi Novida Ginting Maning mengungkapkan sesuai Undang Undang Pemilu yang baru tugas penyelenggara akan semakin berat. Penyebabnya adalah petugas penyelenggara pemilu di Panitia Pemilihan Kecamatan maupun KPU Kota dan Kabupaten masing-masing berjumlah hanya tiga orang.

“Perlu pembagian tugas dan bimtek (bimbingan teknis) mengingat surat suara juga bertambah untuk pileg (pemilu legislatif) dan pilpres (pemilu presiden-wakil presiden). Ini tantangan kita semua, mengingat di kabupaten dan kota menjadi pelaksana teknis di lapangan,” tandas Evi.

Evi berharap simulasi pemungutan dan penghitungan suara yang digelar membuat penyelenggara dituntut mampu menghadapi situasi yang berkembang pada waktu pelaksanaan.

“Petugas KPPS juga harus bisa merespon cepat untuk segala situasi, sehingga perlu ada pelatihan atau bimbingan teknis. ()PNT


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here