DPR Sayangkan Presiden Jokowi Belum juga Tandatangani UU Pemilu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria (Istimewa/ahmadrizapatria.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hingga hari ini belum menandatangani Undang Undang (UU) Pemilu yang telah disahkan di DPR RI beberapa waktu lalu. Padahal saat penggodokan di Dewan, berbagai elemen bangsa mendesak DPR agar segera merampungkannya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria menyayangkan Jokowi belum membubuhkan tanda tangannya atas UU tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan mengganggu KPU dalam menyelesaikan penyusunan Peraturan KPU (PKPU). Sementara waktu pelaksanaan Pemilu 2019 semakin dekat, yang membutuhkan landasan PKPU.

“Saya menyayangkan lambatnya Presiden menandatangani. Pemerintah harusnya punya perhatian dan kepedulian tinggi. Undang Undang ini, kan, menjadi perdebatan,” kata Riza di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat, 18 Agustus 2017.

Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan beratnya pembuatan UU Pemilu di DPR. Pro dan kontra berlangsung alot hingga aksi walkout fraksi mewarnai sidang paripurna DPR dalam pengesahannya.

“Bayangkan, DPR yang kerja keras pagi siang malam selama enam bulan dan itu diobok obok. DPR dikejar-kejar masyarakat. Sekarang pemerintah yang tinggal tanda tangan satu menit nggak selesai gitu. Harusnya ada perhatian,” ujar Riza.


Revisi Cepat

Riza menolak bila revisi redaksional yang diajukan pemerintah dalam UU Pemilu akan mengganggu dan memperlambat penandatanganan UU Pemilu oleh Presiden Jokowi. Revisi hanya membutuhkan beberapa hari.

“Redaksional bisa dua sampai tiga hari saja. Setelah diketok itu sudah ada terkait dengan lima hal krusial itu, yang soal PT, konversi suara, dan lain lain. Itu menyesuaikan hasil paripurna, dan itu sudah selesai. Dan dua hari setelah paripurna kita udah rapat,” papar Riza.

[Baca: KPU: Parpol Lama Peserta Pemilu 2014 tidak Perlu Diverifikasi Ulang]

Selain itu, menurut Riza, Komisi II DPR telah menerima surat permohonan dari KPU yang mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait implementasi UU Pemilu. RDP rencananya akan di gelar minggu depan setelah masa reses anggota DPR usai.

“Mungkin minggu depan sudah siap. Kita siapkan waktu yang cukup,” katanya. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here