KPU: Parpol Lama Peserta Pemilu 2014 tidak Perlu Diverifikasi Ulang

Bendera-bendera partai politik di Indonesia. Jumlah masih terlalu banyak. Perlu penyederhanaan demi kualitas demokrasi (Istimewa/pikiranmerdeka.co)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari berpendapat bahwa Undang Undang (UU) mengatur partai politik (parpol) yang pernah lolos verifikasi tak perlu lagi mengikuti tahapan yang sama.

Tuntutan verifikasi terhadap parpol secara menyeluruh dilontarkan elit parpol baru maupun beberapa kelompok masyarakat pemerhati pemilu. KPU didesak agar melakukan verifikasi terhadap parpol lama maupun baru sebelum memberinya tiket ikut Pemilu 2019.

“Ketentuan Undang Undang menyatakan parpol yang pernah diverifikasi tak perlu diverifikasi lagi,” tandas Hasyim saat ditemui pers di kantor KPU di Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

Walaupun menerjemahkan isi UU dimaksud, Hasyim tidak menampik kemungkinan perbedaan tafsir atas pasal yang mengatur soal verifikasi parpol calon peserta pemilu. Karenanya, KPU akan memastikan adanya keseragaman penerjemahan isi UU sebelum perumusan Peraturan KPU (PKPU).

“Apabila ada hal-hal yang menimbulkan potensi penafsiran berbeda, kita konsultasikan kepada pembuat Undang Undang (Komisi II DPR RI),” kata Hasyim.

Hasyim mencontohkan pasal yang berpotensi multi tafsir, antara lain, mengenai verifikasi parpol peserta pemilu. Ada istilah partai yang telah lolos verifikasi dan ditetapkan ikut Pemilu 2014, tidak perlu diverifikasi lagi. Sementara, katanya, di UU ada istilah penelitian administratif dan verifikasi.

“Apakah itu maksudnya semua parpol daftar atau tidak? Kalau dalam bacaan kami, Undang Undang menyatakan parpol yang akan menjadi peserta Pemilu 2019 harus mendaftar. Lalu ketika mendaftar harus menyampaikan syarat yang disyaratkan dalam Undang Undang,” papar Komisioner KPU tersebut.

Ia menjelaskan syarat tersebut berupa dokumen sebagaimana ditentukan. Di dalamnya ada dua hal, pemeriksaan administratif dan verifikasi secara faktual.

Karena soal dimaksud, menurut Hasyim, KPU akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait hal ini. RDP dinilai penting untuk menghindari potensi munculnya perbedaan tafsir yang dapat memicu polemik tahapan Pemilu 2019.

“Kami akan meminta catatan tertulis tentang apa yang dimaksud ketentuan pasal itu, yang dimaksud verifikasi, penelitian administratif,” tutur Hasyim

Dia lalu menegaskan pandangannya yang clear terhadap dua penelitian yakni administratif dan faktual, yang dalam bahasa UU adalah verifikasi.


Judicial Review

Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama menggugat Undang Undang Pemilu yang disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Uji materi di ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 9 Agustus 2017.

Judicial review dua hal. Yang pertama soal presidential threshold 20 persen. Yang kedua mengenai verifikasi faktual partai politik baru,” kata Rhoma kepada pers di Gedung MK, Jakarta, hari itu.

Atas tuntutan itu, Rhoma meminta MK melakukan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3) dalam Undang Undang Pemilu.  

“Pasal 173 ini bersifat diskriminatif karena parpol yang baru berbadan hukum diwajibkan ikut verifikasi. Sedangkan parpol peserta Pemilu 2014 tidak. Ini tidak adil. Kalau mau diverifikasi harus semua. Kalau tidak, ya, tidak semua,” tegasnya. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here