Dana Pilkada Rp39,7 Triliun Rawan Disalahgunakan Petahana

Tanpa pengawasan aparat berwajib, dana pilkada rawan disalahgunakan oleh calon kepala daerah petahana (Istimewa/matamatanews.com)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Pilkada akan digelar di 171 daerah pada 2018. Masing-masing daerah yang melaksanakan, tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, harus menyiapkan anggaran daerah dan yang bersumber dari dana hibah.

Besarnya dana yang berputar untuk pesta demokrasi tersebut mendorong Center for Budget Analysis (CBA) untuk memantaunya. CBA lalu menyoroti pos anggaran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) daerah yang dialokasikan buat pelaksanaan pilkada.

“Dibandingkan 16 daerah lainnya, Provinsi Jawa Barat yang paling besar menggelontorkan anggaran sebagai dana hibah dan bansos. Tercatat sebesar Rp10.420.638.276.892 akan digunakan. Bentuk program hibahnya sebesar Rp10.382.158.831.892 dan bansos sebesar Rp38.479.445.000,” ungkap Jajang Nurjaman, koordinator Investigasi CBA di Jakarta, Selasa, 15 Agustus 2017.

Di urutan kedua adalah Provinsi Jawa Timur. Anggaran hibahnya sebesar Rp6.430.091.440.000, bansos Rp10.000.000.000. Total kebutuhan Rp6.440.091.440.000.

Ketiga, Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran hibah sebesar Rp4.943.528.652.000, bansos Rp248.562.000.000. Totalnya sebesar Rp5.192.090.652.000.

Keempat, Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp3.658.144.919.358, bansos tidak ada. Total Rp3.658.144.919.358.

Kelima, Provinsi Sulawesi Selatan menyediakan anggaran hibah sebesar Rp1.898.113.207.000, bansos Rp600.000.000. Totalnya Rp1.898.713.207.000.

Keenam, Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp1.652.294.054.000, bansos Rp600.000.000. Totalnya menjadi Rp1.652.894.054.000.

Ketujuh, Provinsi Lampung menggelontorkan anggaran hibah sebesar Rp1.507.323.000.000, bansos Rp6.000.000.000. Total Rp1.513.323.000.000.

Kedelapan, Provinsi Nusa Tenggara Timur merogoh kocek anggaran hibah sebesar Rp1.348.419.750.000, bansos Rp23.151.000.000. Total Rp1.371.570.750.000.

Kesembilan, Provinsi Papua mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp1.089.144.837.924, bansos Rp91.509.700.000. Total sebesar Rp1.180.654.537.924.

Kesepuluh, Provinsi Bali menyediakan anggaran hibah sebesar Rp1.073.267.400.000, anggaran sebesar Rp12.640.400.000. Total Rp1.085.907.800.000.

Kesebelas, Provinsi Riau mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp1.015.273.599.500, anggaran bansos Rp10.000.000.000. Total Rp1.025.273.599.500.

Kedua belas, Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan anggaran hibah sebesar Rp980.897.000.000, bansos Rp17.455.318.500. Total Rp998.352.318.500.

Ketiga belas, Provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan anggaran hibah sebesar Rp867.158.700.000, bansos Rp5.010.000.000. Totalnya menjadi Rp872.168.700.000.

Keempat belas, Provinsi Kalimantan Barat menyikapkan anggaran hibah sebesar Rp854.992.300.000, bansos Rp720.000.000. Total Rp855.712.300.000.

Kelima belas, Provinsi Sulawesi Tenggara menggelontorkan anggaran hibah sebesar Rp707.025.070.000, bansos tidak ada. Total Rp707.025.070.000.

Keenam belas, Provinsi Maluku menyediakan anggaran hibah sebesar Rp496.178.001.020, bansos Rp12.000.000.000. Total Rp508.178.001.020.

Ketujuh belas, Provinsi Maluku Utara menyiapkan anggaran hibah sebesar Rp335.071.600.000, bansos Rp5.480.000.000. Total Rp340.551.600.000.


Pemenangan Petahana

Jika keseluruhan direkapitulasi, anggaran dana hibah dan bansos 17 provinsi yang akan melakukan Pilkada serentak 2018 mencapai Rp39.721.290.226.194 (Rp39,7 triliun). Rata-rata provinsi menganggarkan dana hibah dan bansos di atas Rp1 triliun.

“Data di atas menjadi catatan penting. Kalau tidak ada pengawasan dana hibah dan bansos, sangat rawan disalahgunakan untuk pemenangan calon gubernur tertentu,” ujar Jajang.

Atas dasar itu, CBA mendorong masyarakat dan khususnya penegak hukum, seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian, agar lebih jeli melakukan pengawasan. “Jangan sampai dana hibah dan bansos disalahgunakan petahana guna menghadapi pertarungan pilkada,” tegasnya.

Dalam banyak kasus di pilkada, dana hibah dan bansos seringkali disalahgunakan.

“Contohnya kasus korupsi dana hibah dan bansos di Sumatera Selatan. Pada tahun 2013, dana hibah dan bansos di provinsi ini digunakan untuk kepentingan pilkada yang merugikan negara sebesar Rp21 miliar,” ungkap Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman. ()Madi Cakra


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here