Ada Aturan Baru Batalkan Calon Kepala Daerah Pelaku ‘Money Politics’

Spanduk kampanye perang terhadap praktik politik uang (Istimewa/massvote.org)

JAKARTA, PemiluUpdate.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah menyiapkan peraturan untuk menjerat praktik politik uang (money politics). Juga agar dapat membatalkan pencalonan kontestan pemilu yang terlibat. Peraturan lama dinilai mandul.

Beberapa sumber PemiluUpdate.com melansir jerat sanksi administrasi politik uang di hari pemungutan suara pada pemilu/pilkada dinilai terbatas. Penyebabnya adalah Peraturan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 13 kurang tajam.

Dalam Bawaslu Nomor 13 diatur laporan pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, masif (TSM) dilaporkan paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara (hari H).

Untuk Pilkada 2017, Bawaslu menyiapkan peraturan baru yang memungkinkan badan pengawas membatalkan calon kepala daerah yang terlibat politik uang di hari pemungutan suara. Langkahnya berupa merevisi beberapa pasal pada Perbawaslu Nomor 13.

“Waktu batasannya di situ, di draf kami, sampai hari H pemungutan. Apalagi di undang-undang ini masa daluarsa pelanggaran itu tujuh hari setelah diketahui. Mudah-mudahan dengan nanti disetujui, terkait Perbawaslu 13 ini, persoalan money politics yang TSM bisa tereliminir,” papar Abhan, ketua Bawaslu, di Jakarta, Selasa, 8 Agustus 2017.

Bawaslu juga menyiapkan rumusan tentang ukuran RSM. Menurut Abhan, frasa “terstruktur” dan “sistematis”, relatif jelas di undang-undang pilkada. Frasa “masif” masih harus diperjelas melalui Perbawaslu.

Definisi TSM memang di undang-undang sudah dipaparkan penjelasannya. Masih menurut Abhan, soal tolok-ukur masif masih perlu dipastikan parameter kuantitatif dan kualitatif.

Revisi atas Perbawaslu Nomor 13 ini siap dikonsultasikan ke Komisi II DPR RI. Bawaslu telah bersurat ke DPR RI.


Tidak Mudah

Catatan PemiluUpdate.com, pencegahan praktik politik uang dalam pelaksanaan pemilu di atas kertas mudah dilakukan. Pihak yang terlibat umumnya berasal dari peserta pemilu yakni partai politik.

Dengan demikian bila dibuat kesepakatan atau komitmen partai politik (parpol) maupun antarparpol agar tidak melakukan praktik kotor tersebut, maka pemilih nakal juga tak dapat berbuat apa-apa.

Dari sisi pencegahan, upaya menghilangkan praktik money politics lebih efektif jika dimulai dari peserta pemilu. Mengurusi pemilih yang jutaan tidaklah mudah, bahkan dapat dikatakan mustahil dilaksanakan.

Kenyataannya tidak mudah membangun komitmen parpol guna sepenuhnya menjauhi praktik politik uang. Tingginya hasrat politik untuk berkuasa menyebabkan para politisi menghalalkan segala cara untuk memenangi pemilu. ()LMC


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Thanks for sharing

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here