Kini, Syarat Calon Perserongan Ikut Pemilu lebih Mudah

PemiluUpdate.com – Seluruh warga memiliki hak politik yang sama, walaupun bukan kader partai politik (parpol). Mau berjuang buat daerah melalui posisi sebagai gubernur, bupati, atau wali kota? Silakan.

Ya, walaupun tak diusung parpol, siapapun dapat maju bertarung dalam pemilihan umum. Ajang terdekat yakni Pilkada 2018.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mempermudah calon perseorangan atau independen mendapat dukungan untuk mengikuti pilkada. Sebelumnya, dukungan hanya dapat diberikan oleh orang yang terdata di dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kini diubah. Dukungan bisa diberikan masyarakat selama yang bersangkutan telah memiliki hak pilih.

Juni lalu, MK memutuskan untuk menghilangkan frasa “dan termuat” dalam Pasal 41 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Frasa tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

MK juga mencabut kekuatan hukum pada frasa “dan tercantum” Pasal 41 Ayat 3 serta frasa “tidak” pada Pasal 48 Ayat 9 UU Nomor 10 Tahun 2016 yang membahas tentang dukungan yang dapat diberikan kepada calon perseorangan.

Sebelum kedua pasal itu diujimaterikan ke MK. Calon perseorangan yang ingin maju sebagai calon kepala daerah harus memenuhi syarat dukungannya yang dibatasi oleh penduduk yang mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT sebelumnya.

Sementara fakta di lapangan, seseorang kemungkinan bisa mendapat dukungan dari pemilih pemula yang pada pemilu lalu belum ada dalam DPT.


Pilkada Sulsel 2018

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan.

Sebagai contoh, khusus Pilgub Sulsel, pasangan calon membutuhkan dukungan sebanyak 7,5 persen jumlah penduduk yang termuat pada DPT. Angka 7,5 persen diperoleh karena jumlah DPT Pilkada Sulsel berada di kisaran enam juta jiwa sampai 12 juta jiwa.

Pada Pilpres 2014 lalu, jumlah DPT di Sulsel tercatat sebanyak 6.323.711 wajib pilih. Dengan demikian, pasangan calon yang menempuh jalur independen membutuhkan minimal 474.278 dukungan.

Dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi e-KTP atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Keterangannya menjelaskan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan umum.

Diatur pula jumlah dukungan tersebar di lebih 50 persen jumlah kabupaten/kota di Sulsel.

Dukungan cuma diberikan kepada satu pasangan calon perseorangan dan selanjutnya diverifikasi oleh penyelenggara. ()RUH


[Surel: pemiluupdate@gmail.com]

Komentar Anda?

Please enter your comment!
Please enter your name here